Ketua Komisi X DPR Kecam Keputusan IOC: Bukan Diskriminasi, Tapi Konsistensi Moral Bangsa

Penolakan Visa Atlet Israel Dikritik oleh Anggota DPR

Di tengah perdebatan yang terjadi, Ketua Komisi X DPR RI Hefitah Sjaifudian menyampaikan pendapatnya mengenai keputusan Komite Olimpiade Internasional (IOC) yang memberikan sanksi kepada Indonesia. Keputusan tersebut terkait dengan penolakan pemberian visa bagi atlet Israel dalam kejuaraan dunia Senam Artistik 2025 di Jakarta.

Hefitah menilai bahwa sikap Indonesia bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan kebijakan yang didasarkan pada prinsip politik luar negeri bebas aktif. Menurutnya, kebijakan ini mencerminkan komitmen bangsa Indonesia terhadap kemanusiaan dan solidaritas terhadap rakyat Palestina.

Dalam pernyataannya kepada Jurnalis Kompas TV, Hefitah menjelaskan bahwa setiap kebijakan Indonesia selalu berpegang pada kedaulatan nasional serta prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif. Hal ini termasuk komitmen terhadap perjuangan kemanusiaan dan penolakan terhadap segala bentuk penjajahan.

“Indonesia dalam isu ini bukanlah bentuk diskriminasi terhadap atlet melainkan cerminan konsistensi moral bangsa dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan solidaritas terhadap rakyat Palestina yang digenosida oleh Israel,” ujarnya.

Perlu Diplomasi dengan IOC

Hefitah menyarankan agar Kementerian Pemuda dan Olahraga segera melakukan diplomasi dengan IOC untuk menyelesaikan masalah ini secara baik tanpa merugikan atlet dan dunia olahraga nasional. Ia menekankan bahwa IOC perlu melihat masalah ini secara objektif dan adil, tanpa menerapkan standar ganda terhadap negara-negara yang berupaya menegakkan prinsip kemanusiaan.

Menurut Hefitah, sikap menolak Israel didasarkan pada prinsip politik luar negeri bebas aktif dan konsisten mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina sesuai amanat konstitusi. Selain itu, hal ini juga didasari oleh alasan kemanusiaan anti-genosida yang dilakukan Israel.

Tantangan untuk IOC

Hefitah berpendapat bahwa IOC seharusnya membuka ruang dialog kepada seluruh anggotanya untuk mencari solusi yang adil bagi semua pihak. Sebagai Komite Olimpiade Internasional, IOC memiliki tanggung jawab untuk menjamin seluruh anggotanya diperlakukan setara dan dapat berpartisipasi dalam ajang olahraga internasional tanpa diskriminasi.

Namun, ia juga menegaskan bahwa Indonesia memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk menegakkan nilai kemanusiaan serta menolak segala bentuk penjajahan dan penindasan.

“Sikap Indonesia dalam isu ini bukanlah bentuk diskriminasi terhadap atlet, melainkan ekspresi konsistensi terhadap prinsip kemerdekaan dan keadilan yang menjadi dasar berdirinya bangsa,” tegasnya.

Perspektif Kritis dari Masyarakat

Pendapat Hefitah ini memicu berbagai respons dari masyarakat. Banyak yang setuju dengan pandangan bahwa Indonesia harus tetap konsisten dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Namun, beberapa pihak juga khawatir tentang dampak sanksi IOC terhadap dunia olahraga Indonesia.

Mereka berharap ada solusi yang bisa mempertahankan kepentingan olahraga nasional sekaligus menjaga prinsip-prinsip kemanusiaan yang dipegang oleh Indonesia.

Kesimpulan

Perdebatan ini menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan olahraga dan prinsip politik luar negeri. Dengan berbagai pendapat yang muncul, diharapkan tercipta solusi yang dapat memenuhi kebutuhan semua pihak tanpa mengorbankan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh Indonesia.