Potensi Perdagangan Kredit Karbon RI Tembus 13,4 Miliar Ton

Sleman Undercover,
JAKARTA — Potensi total kredit karbon Indonesia yang dapat diperdagangkan mencapai 13,4 miliar ton karbon dioksida (CO2) hingga 2050. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan bahwa nilai ekonomi dari potensi tersebut bisa mencapai Rp41,7 triliun hingga Rp127,98 triliun per tahun, tergantung pada harga karbon di pasar global.

"Jika kredit karbon ini diperdagangkan dengan harga US$5 per ton CO2, maka akan ada nilai ekonomi sekitar Rp41,7 triliun per tahun. Jika kita membuat angka yang lebih tinggi, misalnya di kisaran 15 dolar AS per ton, maka nilainya bisa mencapai Rp127,98 triliun," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional. Aturan ini menjadi dasar ekonomi karbon Indonesia agar mencapai target komitmen iklim global atau Nationally Determined Contribution (NDC).

Raja Juli menilai bahwa sejak diluncurkannya Bursa Karbon Indonesia pada 26 September 2023 lalu, pasar karbon kini masih tergolong lesu. Oleh karena itu, pihaknya sedang menyempurnakan regulasi agar pasar karbon lebih berjalan serta berkontribusi terhadap target NDC sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Dia mencontohkan program reforestasi lahan kritis seluas 12 juta hektare sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB akan menjadi salah satu proyek yang dapat menghasilkan kredit karbon. Selain itu, program perhutanan sosial di lahan seluas 8,3 juta hektare juga berpotensi memberikan keuntungan ganda bagi petani hutan.

"Mereka bisa mendapatkan keuntungan dari hasil pertanian di kawasan hutan, tapi saat bersamaan apa yang mereka tanam itu juga dapat menghasilkan kredit karbon," tuturnya.

Potensi tersebut akan menjadi salah satu topik pembahasan dalam rangkaian pertemuan internasional di Brasil awal November mendatang. Prabowo telah menugaskan dirinya untuk mewakili Indonesia dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP30) di Belém, Brasil pada 6-7 November 2025. Dalam pertemuan itu, Indonesia akan menyampaikan pernyataan nasional yang memuat posisi dan komitmen terhadap isu perubahan iklim global.

Raja Juli akan mendampingi Hashim Djojohadikusumo yang ditunjuk sebagai Utusan Khusus Presiden bidang Perubahan Iklim dan Energi. Sebelum menghadiri COP30, Raja Juli juga dijadwalkan mengikuti United for Wildlife Global Summit yang digelar Prince of Wales Foundation di Rio de Janeiro pada 4 November 2025.

Pertemuan itu akan diikuti oleh para menteri dan pemimpin dunia untuk membahas upaya pelestarian keanekaragaman hayati (biodiversity) dan perlindungan satwa liar. Selain menghadiri forum multilateral, pemerintah juga akan menggelar roundtable business meeting dengan calon investor hijau di São Paulo pada 8 November mendatang.

Dalam kesempatan itu, Raja Juli dijadwalkan menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Integrity Council for Voluntary Carbon Market (ICVCM) guna memperkuat integritas pasar karbon Indonesia.

"Itu MoU juga membantu kita untuk menjaga integritas karbon kita. Jadi tidak ada carbon leaking, tidak ada green washing. Jadi kita jaga sama-sama integritas karbon kita ini sehingga harganya, apa yang dikerjakan oleh petani-petani sosial itu punya nilai ekonominya yang lebih baik. Jadi ini adalah green investment," terangnya.