Potensi Perdagangan Sertifikat Karbon RI Capai 13,4 Miliar Ton

Potensi Kredit Karbon Indonesia yang Besar

Indonesia memiliki potensi besar dalam kredit karbon yang dapat diperdagangkan hingga tahun 2050. Menurut data yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, total potensi kredit karbon mencapai 13,4 miliar ton karbon dioksida (CO2). Dari angka tersebut, nilai ekonomi bisa mencapai antara Rp41,7 triliun hingga Rp127,98 triliun per tahun, tergantung pada harga karbon di pasar global.

"Jika kredit karbon diperdagangkan dengan harga US$5 per ton CO2, maka nilai ekonomi yang akan didapat sekitar Rp41,7 triliun per tahun. Jika harga lebih tinggi, misalnya US$15 per ton, maka nilainya bisa mencapai Rp127,98 triliun," jelas Raja Juli Antoni.

Regulasi dan Perkembangan Pasar Karbon

Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional. Aturan ini menjadi dasar bagi sistem ekonomi karbon Indonesia agar dapat mencapai target komitmen iklim global atau Nationally Determined Contribution (NDC).

Sejak Bursa Karbon Indonesia diluncurkan pada 26 September 2023, pasar karbon masih tergolong lesu. Untuk itu, pihaknya sedang menyempurnakan regulasi agar pasar karbon dapat berjalan lebih baik dan memberikan kontribusi terhadap target NDC sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Program Proyek yang Berpotensi Menghasilkan Kredit Karbon

Salah satu proyek yang dapat menghasilkan kredit karbon adalah program reforestasi lahan kritis seluas 12 juta hektare, seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB. Selain itu, program perhutanan sosial di lahan seluas 8,3 juta hektare juga berpotensi memberikan keuntungan ganda bagi petani hutan.

"Mereka bisa mendapatkan keuntungan dari hasil pertanian di kawasan hutan, tapi saat bersamaan apa yang mereka tanam itu juga dapat karbon kreditnya," ujarnya.

Pertemuan Internasional dan Komitmen Global

Potensi kredit karbon Indonesia akan menjadi salah satu topik utama dalam rangkaian pertemuan internasional di Brasil awal November mendatang. Presiden Prabowo telah menugaskan dirinya untuk mewakili Indonesia dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP30) di Belem, Brasil pada 6-7 November 2025. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia akan menyampaikan pernyataan nasional yang memuat posisi dan komitmen terhadap isu perubahan iklim global.

Raja Juli Antoni akan mendampingi Hashim Djojohadikusumo yang ditunjuk sebagai Utusan Khusus Presiden bidang Perubahan Iklim dan Energi. Sebelum menghadiri COP30, Raja Juli juga dijadwalkan mengikuti United for Wildlife Global Summit yang digelar Prince of Wales Foundation di Rio de Janeiro pada 4 November 2025.

Forum Multilateral dan Kesempatan Investasi Hijau

Pertemuan tersebut akan diikuti oleh para menteri dan pemimpin dunia untuk membahas upaya pelestarian keanekaragaman hayati dan perlindungan satwa liar. Selain menghadiri forum multilateral, pemerintah juga akan menggelar roundtable business meeting dengan calon investor hijau di São Paulo pada 8 November mendatang.

Dalam kesempatan itu, Raja Juli dijadwalkan menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Integrity Council for Voluntary Carbon Market (ICVCM) guna memperkuat integritas pasar karbon Indonesia.

"Itu MoU juga membantu kita untuk menjaga integritas karbon kita. Jadi tidak ada carbon leaking, tidak ada green washing. Jadi kita jaga sama-sama integritas karbon kita ini sehingga harganya, apa yang dikerjakan oleh petani-petani sosial itu punya nilai ekonominya yang lebih baik. Jadi ini adalah green investment," terangnya.